Pengertian NPWP Secara Jabatan
NPWP secara jabatan adalah penerbitan NPWP yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) kepada wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk mendaftarkan diri. Kewajiban mendaftarkan diri ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
Dasar Hukum NPWP Secara Jabatan
Dasar hukum NPWP secara jabatan adalah Pasal 2 ayat (4) KUP yang menyatakan bahwa:
Syarat Penerbitan NPWP Secara Jabatan
Syarat penerbitan NPWP secara jabatan adalah sebagai berikut:
* Wajib pajak telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
* Wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya untuk mendaftarkan diri.
Prosedur Penerbitan NPWP Secara Jabatan
Prosedur penerbitan NPWP secara jabatan adalah sebagai berikut:
1. Ditjen Pajak melakukan pemeriksaan atau penelitian administrasi untuk memastikan bahwa wajib pajak telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
2. Ditjen Pajak menerbitkan NPWP secara jabatan kepada wajib pajak yang memenuhi persyaratan.
3. Ditjen Pajak menyampaikan pemberitahuan kepada wajib pajak mengenai penerbitan NPWP secara jabatan.
Kewajiban Wajib Pajak yang Mendapat NPWP Secara Jabatan
Wajib pajak yang mendapat NPWP secara jabatan memiliki kewajiban yang sama dengan wajib pajak yang mendaftarkan diri secara sukarela, yaitu:
* Melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh)
* Melakukan pembayaran pajak
* Mematuhi ketentuan perpajakan lainnya
Kesimpulan
NPWP secara jabatan adalah cara yang dilakukan oleh Ditjen Pajak untuk menertibkan administrasi perpajakan. Wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri secara sukarela akan diterbitkan NPWP secara jabatan oleh Ditjen Pajak. Wajib pajak yang mendapat NPWP secara jabatan memiliki kewajiban yang sama dengan wajib pajak yang mendaftarkan diri secara sukarela.
0 Komentar